SOLVORA LAW FIRM . INDONESIA

_______

Cakupan Layan Hukum

Solvora memberi layanan hukum dalam bidang berikut ini:

1. Hukum Perdata Umum:Masalah utang-piutang, uang yang tidak dibayar, perjanjian yang dilanggar, tuntutan ganti rugi, perselisihan antarindividu, serta kerugian akibat perbuatan orang lain.

2. Hukum Perdata Bisnis: Perselisihan kerja sama usaha, pembayaran yang tertunggak, mitra bisnis yang tidak memenuhi kesepakatan, dan kerugian akibat transaksi bisnis.

3. Hukum Pertanahan dan Properti: Sengketa kepemilikan tanah, tanah yang dikuasai orang lain, jual beli tanah, sertifikat bermasalah, batas tanah, serta sengketa rumah atau bangunan.

4. Hukum Perusahaan dan Korporasi: Pendirian perusahaan, perubahan data perusahaan, perselisihan antarpendiri atau pemegang saham, pembagian keuntungan, dan permasalahan pengelolaan perusahaan.

5. Hukum Waris: Perselisihan pembagian warisan, hak ahli waris, harta peninggalan yang dikuasai pihak lain, serta masalah hibah dan wasiat.

6. Hukum Perkawinan dan Keluarga: Perceraian, hak asuh anak, nafkah anak atau pasangan, pembagian harta bersama, dan perjanjian perkawinan.

7. Hukum Pidana: Pendampingan bagi korban, pelapor, saksi, atau pihak yang dilaporkan dalam perkara pidana, termasuk penipuan, penggelapan, pencurian, pengancaman, dan tindak pidana lainnya.

8. Hukum Administrasi Negara: Permasalahan akibat keputusan atau tindakan instansi pemerintah, sengketa keputusan pejabat, keberatan atas keputusan administrasi, dan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara.

9. Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Pendaftaran dan perlindungan merek dagang, hak cipta, paten, desain produk, serta penanganan penggunaan merek atau karya tanpa izin.

10. Hukum Ketenagakerjaan: Perselisihan antara pekerja dan perusahaan, PHK, pesangon, upah yang belum dibayar, hak cuti, dan perselisihan hubungan kerja.

11. Hukum Kontrak dan Perjanjian: Pembuatan dan pemeriksaan surat perjanjian, kontrak kerja sama, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, serta dokumen kesepakatan agar hak dan kewajiban para pihak jelas.

12. Hukum Kepailitan dan PKPU: Permasalahan utang perusahaan, kesulitan membayar utang, penagihan piutang, serta proses penyelesaian utang melalui mekanisme kepailitan atau PKPU.

13. Hukum Perbankan dan Keuangan: Sengketa pinjaman atau kredit, masalah jaminan utang, perselisihan dengan lembaga pembiayaan, dan permasalahan hukum dalam transaksi keuangan.

14. Hukum Perlindungan Konsumen: Kerugian akibat barang cacat, jasa yang tidak sesuai kesepakatan, transaksi yang merugikan konsumen, dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku usaha.

15. Hukum Perlindungan Data dan Teknologi: Penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi pribadi tanpa hak, masalah transaksi elektronik, dan sengketa terkait layanan atau kegiatan digital.

16. Hukum Investasi dan Transaksi Bisnis: Pemeriksaan hukum sebelum membeli atau mengambil alih bisnis, kerja sama investasi, pembelian saham perusahaan, serta penilaian risiko hukum suatu transaksi.